Menpan Targetkan Jumlah PNS dengan Pendidikan Tinggi Meningkat

Selamat Sore Bapak/ Ibu


Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, pada sore hari ini Admin akan membagikan informasi dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan- RB. ditengah munculnya banyak desakan untuk mengangkat para pegawai Honorer Kategori 2, ternyata tidak menghambat pemerintah dalam hal ini Menpan RB untuk terus meningkatkan kualitas Birokrasi di Indonesia.

salah satu cara yang mungkin bisa ditempuh pemerintah adalah dengan cara menyediakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas untuk memenuhi keinginan tersebut. Dilansir dari halaman www.menpan.go.id Menteri Yuddy Chrisnandi menargetkan peningkatan jumlah aparatur negara yang berpendidikan tinggi Dalam tiga tahun ke depan. harapannya jumlah aparatur negara yang berkualitas dan  berpendidikan tinggi ditargetkan terus bertambah untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. (Baca Juga: Surat Edaran Rencana Pengadaan CPNS Kementrian Kesehatan)

Saat ini menurut Pak Yuddy Crisnandi, jumlah jumlah aparatur sipil negara yang berpendidikan S1 masih sekitar 42% dan akan ditingkatkan menjadi 50%. sedangkan Aparatur Sipil Negara yang berpendidikan  S2 hanya sekitar 5% dan ditargetkan akan menjadi 10%. untuk Aparatur Sipil Negara yang bergelar Doktor sendiri masih sangat sedikit jumlahnya yaitu hanya sekitar 1,1%.  Untuk itulah pemerintah brharap dengan peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara ini Birokrasi Indonesia bsa semaki sehat.

Namun keinginan pemerintah ini juga masih dipertimbangkan kembali, mengingat desakan yang sangat kuat terhadap pemerintah untuk segera mengangkat Tenaga Honorer Kategori 2. karena walau bagaimanapun mereka dianggap memiliki jasa yang tidak sedikit bagi negara. 

Disisi lain beban belanja negara dan daerah juga sudah sangat tinggi. Menteri Yuddy Crisnandi juga menyampaikan bahwa saat ini belanja pegawai sangatlah besar, untuk APBN saja belanja pegawai mencapai 33,8%. sedangkan di 244 pemerintah kabupaten/ kota belanja pegawai malah sudah mencapai 50% dari APBD. ini tentu dapat mengganggu pembangunan daerah secara berkelanjutan jika APBD terus digerogoti Belanja pegawai sebesar itu, padahal ada keinginan pemerintah untuk membuat postur pemerintahan yang sehat dan ramping. 

Demikianlah Informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. apapun keputuan pemerintah nanti semoga menjadi keputusan terbaik bagi seluruh bangsa dan negara.

salam maju bersama mencerdaskan Indonesia.