Blog Pendidikan Aceh

Selamat Malam Pembaca yang budiman Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan informasi mengenai pengusulan NUPTK bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik yang dibawah naungan Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah Maupun Kementrian Agama. Admin share informasi ini dikarenakan masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang belum mengerti mekanisme penerbitan NUPTK. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidkan Nomor: 14652/ B.B2/ PR/2015, dijelaskan bahwa program dan kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidkan pada tahun 2016 menggunakan dapodik guru dan tenaga kependidikan yang terintegrasi dengan dapodik yang telah dikelola oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Ditjen Dikdasmen dan Ditjen Paud dan Dikmas. Maka sesuai kesepakatan hasil rapat sebelumnya, penerbitan NUPTK akan menjadi tugas dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dengan tet

Selamat malam pembaca yang budiman pada kesempatan kali ini admin akan membahas salah satu materi Pendidikan Kewarganegaraankelas VIII dengan kurikulum Tingkat Satua Pendidikan. Standar kompetensi yang admin ambil kali ini adalah:  Menampilkan ketaatan terhadap perudang-undangan nasional. Sedangkan Kompetensinya adalah Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) anti    korupsi di Indonesia. Berikut pembahasannya: MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN ANTI KORUPSI DAN INSTRUMEN (HUKUM DAN KELEMBAGAAN) ANTI KORUPSI DI INDONESIA A. Pengertian anti korupsi Korupsi adalah tidakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kor-porasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat m

Selamat siang pembaca yang budiman Berawal dari dorongan dan juga permintaan guru-guru senior disekolah admin yang minta tolong dicarikan kisi-kisi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 untuk persiapan siswa dalam meghadapi Ujian Nasional yang akan digelar pada April mendatang. Akhirnya admin berusaha mencari kisi-kisi yang valid dari badan resmi pemerintah. Meskipun banyak sekali website dan blog yang telah memberikan ulasan tentang Ujian Nasional, namun akan lebih baik mencari dari sumber aslinya secara langsung. Ujian Nasional memang sejak tahun lalu tidak lagi menjadi penentuan kelulusan bagi siswa, sehingga siswa tidak perlu terlalu khawatir dan takut dengan Ujian yang dilangsungkan tiap tahun itu. Sebab berdasarkan pengalaman banyak sekali siswa-siswi yang begitu paranoid dengan Ujian Nasional. berbagai alasan muncul mendasari ketakutan siswa-siswi tersebut. Diantaranya takut mempermalukan orang tua jika mendapatkan nilai UN jelek atau malah tidak lulus. M

     Sumber: www.kuambil.com Selamat malam pembaca yang budiman Setelah pada artikel sebelumnya admin membahas tentang kriteria penerima tunjangan khusus , nah pada kesempatan kali ini admin akan memberikan informasi tentang bagaimana mekanisme penetapan dari tunjangan khusus daerah ini. karena beberapa hari yang lalu banyak guru diderah terpencil mendapatkan kado istimewa dari pemerintah berupa rapelan tunjangan khusus sebesar satu kali gaji pokok selama satu tahun. jumlah yang fantastis tentunya bagi seorang guru didaerah terpencil. Seperti yang pernah admin bahas sebelumnya, bahwa selain tunjangan terpencil/ tunjangan khusus ini guru didaerah khusus juga mendapatkan tunjangan sertifikasi, itu diluar gaji pokok tentunya. [baca: syarat penerima sertifikasi tahun 2016 ]. namun ini juga sepadan dengan kerja keras dan resiko yang dihadapi oleh guru yang mengabdikan diri di daerah khusus. Karena meskipun sudah diiming-imingi dengan berbagai tunjangan yang begitu banya

                                                     Sumber: www.aktualpos.com Selamat Siang Pembaca yang budiman Pemerintah dalam hal ini legislatif sudah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. implikasinya terjadi pergeseran dan pendelegasian wewenang baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota. Pendelegasian ini terjadi di berbagai bidan pemerintahan, diantaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Nah, khusus pada artikel ini admin akan sedikit memberikan informasi tentang pendelegasian dan pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemeintah kabupaten/ kota dalam bidang pendidikan. beberapa wewenang di bidang pendidikan yang dulunya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota kini dialihkan ke pemerintah provinsi seperti pemindahan urusan pendidikan menengah kini sudah mulai dilakukan pe